STRATEGI
PEMBANGUNAN & PEMERATAAN INDONESIA
Salah satu konsep penting yang perlu
diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu Negara adalah mengetahui
tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi
batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor (variable) yang
akan dijadikan faktor/variable utama yang menjadi penentu jalannya proses
pertumbuhan.
1. STRATEGI
PEMBANGUNAN
*Strategi Pertumbuhan*
STRATEGI
UPAYA MINIMUM KRITIS (CRITICAL MINIMUM EFFORT)
- Menaikkan
pendapatan perkapita pd tingkat pembangunan berkesinambungan (SUSTAINABLE)
: terjadi laju pertumbuhan penduduk (HARVEY LEIBSTEIN).
- Setiap ekonomi tergantung HAMBATAN & RANGSANGAN.
Hambatan : menurunkan pendapatan perkapita dari
tingkat sebelumnya.
Rangsangan : menaikkan pendapatan perkapita.
PERTUMBUHAN PENDUDUK FUNGSI DARI PENDAPATAN PERKAPITA
- Pendapatan
naik, meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Hanya pada titik tertentu,
jika melampaui titik tersebut kenaikan pendapatan perkapita menurunkan
tingkat kesuburan. Dan ketika pembangunan mencapai tahap maju, maka laju
pertumbuhan penduduk turun (LEIBSTEIN).
- Dengan kenaikan pendapatan perkapita, keinginan memperoleh anak semakin berkurang. Spesialisasi meningkat dan Mobilitas ekonomi & sosial : kenyataan mengurus anak sangat sulit dan mahal. Maka laju pertumbuhan penduduk KONSTAN dan menurun (TESIS KAPILARITAS SOSIAL DUMONT).
Faktor-faktor mempengaruhi
pertumbuhan pendapatan perkapita dari pelaksanaan Upaya Minimum Kritis :
AGEN PERTUMBUHAN
1.Skala disekonomis internal : akibat
tidak dapat dibaginya faktor produksi.
2.Skala
disekonomis external : akibat
ketergantungan eksternal, hambatan budaya dan
kelembagaan di negara berkembang.
AGEN PERTUMBUHAN
1.
Pengusaha
2.
Investor
3.
Penabung
4.
Inovator
Kegiatan
tersebut membantu pertumbuhan sehingga memunculkan :
1.
Kewiraswastaan.
2.
Peningkatan sumber pengetahuan.
3.
Pengembangan keterampilan produktif masyarakat.
4.
Peningkatan laju tabungan dan investasi.
RANGSANGAN
PERTUMBUHAN
1. Rangsangan ZERO-SUM
Tidak meningkatkan pendapatan nasional
tetapi bersifat upaya distributif, seperti :
- Kegiatan bukan dagang : posisi monopolistik, kekuatan politik & prestise sosial.
- Kegiatan dagang : tidak menambah sumber agregat.
- Kegiatan spekulatif : memboroskan sumber kewiraswastaan yang langka.
- Kegiatan tabungan netto : nilai sosial nibil / lebih rendah dari privatnya.
2.
Rangsangan POSITIVE-SUM
Dalam ekonomi terbelakang, ada pengaruh
bersifat anti perubahan yang menekan
pendapatan perkapita :
1. Kegiatan usaha
ZERO-SUM, pembatasan peluang ekonomi.
2. Tindakan
konservatif para buruh yg terorganisir menentang perubahan.
3. Perlawanan thd
gagasan dan pengetahuan baru dan daya tarik pengtahuan.
4. Kenaikan
pengeluaran konsumsi mewah pribadi / publik tidak produktif.
5. Pertumbuhan
penduduk & Angkatan buruh.
Upaya
minimum kritis mengatasi pengaruh perekonomian terbelakang agar laju
pertumbuhan ekonomi merangsang POSITIVE-SUM menjadi lebih besar dari ZERO-SUM,
sehingga pendapatan perkapita naik, tabungan & investasi naik, yaitu :
- Ekspansi
agen pertumbuhan.
- Sumbangan
masyarakat terhadap per unit modal naik seiring rasio modal output turun.
- Berkurangnya
keefektifan faktor-faktor penghambat pertumbuhan.
- Penciptaan
kondisi lingkungan dan sosial mobilitas ekonomi dan sosial naik.
- Peningkatan spesialisasi dan perkembangan sektor sekunder dan tersier.
*Strategi Pembangunan Dengan Pemerataan*
Inti dari
konsep strategi ini adalah dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui
teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk
dan paket program terpadu.
*Strategi
Ketergantungan *
Tidak sempurnanya konsep strategi
pertama dan strategi kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain,
sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi
ketergantungan. Inti dari konsep ketergantungan adalah:
- Kemiskinan
di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan
negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu
negara ingin bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara
tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha
melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain
- Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gempang sekali bagi kita untuk menumpahkan semua kesalahan pihak luar yang memeras, sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja.
*Strategi Yang Berwawasan Ruang*
Strategi ini
dikemukakan oleh Myrdall dan Hirrschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurangn
mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih maju/kaya. Menurut
mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah kaya atau maju
dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects)
lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah
kaya (back-wash effect). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa
Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai,
sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
*Strategi
Pendekatan Kebutuhan Pokok*
Sasaran dari
strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini
selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Indonesia Sedunia (ILO)
pada tahun 1975), dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia idak mungkin
dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber
pada pengganguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada
penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan
sejenisnya.
2. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
Pada
dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi
adalah tujuan yang khendak dicapai. Apabila yang ingin dicapai adalah tingkat
pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi
tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumilasi kapital
rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, struktur ekonomi yang
berat ke sektor tradisional yang juga kurang berkembang.
Melalui
peningkatan laju pertumbuhan itu orang percaya bahwa prinsip trickle down
effect akan bekerja dengan baik sehingga tujuan pembangunan secara keseluruhan
dapat dicapai. Namun seperti yang telah diuraikan ternyata strategi pembangunan
itu tidak dapat berperan baik, khususnya dalam mencapai tingkat pemerataan
pembangunan, mengatasi pengganguran dan kemiskinan. Sehingga faktor yang
mempengaruhi dipilihnya strategi penciptaan lapangan pekerjaan adalah tidak
bekerjanya trickle down effect, pemerataan pembangunan yang pincang,
pengganguran yang cukup besar khususnya di sektoe tradisional yang dipihak lain
masih didukung laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.
Faktor yang
mempengaruhi diberlakukannya strategi Pembangunan yang berorientasi pada
penghapusan kemiskinan-kemiskinan pada dasrnya dilandasi keinginan, berdasarkan
norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin dibatasi. Sementara itu
strategi-strategi pembangunan yang lain ternyata sangat sulit mempengaruhi atau
memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin ini.
Strategi
pembangunan, seperti telah diuraikan, ternyata malah menimbulkan
ketidakmerataan hasil pembangunan. Kemerataan itu tidak hanya antargolongan
masyarakat, tetapi juga antar daerah. Sehingga ada daerah maju dan daerah
terbelakang. Ketimpangan antar daerah ini pada dasarnya disebabkan oleh
kebijaksanaan penanaman modal yang cendrung hanya diarahkan kelokasi tertentu.
Biasanya modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal dan outputnya
berorientasi ke pasar Internasional dan atau kelompok menengah ke atas di dalam
negeri. dalam kebijaksanaan ini ternyata bekerjanya prinsip spread effect( bandingkan
dengan prisip trickle down effect) lebih lemah dibandingkan dengan bekerjanya
back-wash effect (Proses mengalirnya dana sumber daya dari daerah terbelakang
(desa) ke daerah maju (kota) ), sehiongga strategi penanaman modal itu
mengakibatkan makin miskinnya daerah terbelakang, khususnya pemiskinan sumber
dayanya.
Selain
karena kebijaksanaan penanaman modal, ketimpangan antar daerah juga disebabkan
karena potensi daerah yang berbeda-beda. Di daerah Kalimantan misalnya, potensi
hutannya besar sekali dan itu tidak dimiliki Pulau Jawa. Riau memiliki sumber
minyak bumi dan tidak dimiliki NTT. Dengan demikian faktor-faktor yang
mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada
pemerataan antar daerah adalah potensi anyar daerah yang berbeda, kebijaksanaan
penanaman modal yang berat sebelah (urban bias: penanaman modal hanya di sektor
yang sangat menguntungkan, biasanya di daerah perkotaan), dan karena adanya
ketimpangan antar daerah.
3. Strategi Pembangunan Ekonomi
Indonesia
Sebelum orde
baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha
pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampak
adanya kecendrungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik dan
kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.
Sedangkan
pada awal orde baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada
tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama
usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi (hyper inflasi).
Dari
keterangan pemerintah yang ada, dapat sedikit disimpulkan bahwa strategi
pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrem.
Sebagai contoh selain strategi pemerataan pembangunan, Indonesia tidak
mengesampingkan strategi pertumbuhan dan strategi yang berwawasan ruang
(terbukti dengan dibaginya wilayah Indonesia dengan berbagai wilayah
pembangunan I, II, III dan seterusnya). Periode ini kemudian disusul dengan
periode Repelita dan dalam setiap Repelita, khususnya sejak Repelita II,
strategi pembangunan ekonomi yang diberlakukan di Indonesia adalah strategi
yang mengacu pada pertumbuhan yang sekaligus berorientasi pada keadilan
(pemerataan), menghapus kemiskinan, dan juga keadilan (pemerataan) antar
daerah. Pembagian wilayah pembangunan ini tidak didasarkan pada pembagian
secara adminstratif politis yang ada.
Tujuan Analisis Ekonomi Pembangunan :
Tujuan Analisis Ekonomi Pembangunan :
1. Menelaah
faktor-faktor yang menimbulkan tidak adanya pembangunan.
2. Menelaah
faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan.
3. Mengemukakan
cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi.
masalah- masalah yang dihadapi sehingga
mempercepat jalannya pembangunan.
4. Perencanaan
pembangunan
Apapun definisi perencanaan pembangunan menurut Bintoro Tjokromidjojo , perencanaan adalah :
Apapun definisi perencanaan pembangunan menurut Bintoro Tjokromidjojo , perencanaan adalah :
- Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pen garahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian daibatasi seminim mungkin.
- Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih barbagai alternative tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombnasi cara terbaik.
- Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, maupun kegiatan usahanya.
- Dengan adanya rencana maka aka nada suatu alat pengukur untuk mendadakan sauatu pengawasan dan evaluasi.
- Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif. Diusahakan dihindarinya keborosan.
- Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan.
- Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklus konjungtur.
Periode
sebelum Orde Baru, dibagi dalam :
Periode 1945 – 1950
Periode 1951 – 1955
Periode 1956 – 1960
Periode 1961 – 1965
Periode
setelah Orde Baru, dibagi dalam :
Periode 1958 – 1966, Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi
Periode Realita I : 1969/70
– 1973/74
Periode Realita II : 1974/75
– 1978/79
Periode Realita III : 1979/80
– 1983/84
Periode Realita IV : 1984/85
– 1988/89
Sumber:
Suroso,P.C.1997.
Perekonomian Indonesia.Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar